Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang mulai berlaku pada 2025. Kebijakan tersebut diambil untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan harga yang diduga dimainkan oleh sebagian pihak dalam distribusi gas elpiji bersubsidi tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor ESDM, Jakarta pada Senin (3/2), Bahlil menyatakan laporan yang masuk menunjukkan bahwa harga LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kg dijual di atas harga yang seharusnya, yakni dengan keuntungan Rp5.000-Rp6.000 per tabung. Padahal, subsidi yang diberikan pemerintah untuk LPG 3 kg mencapai Rp12.000 per kilogram.
“Ada kelompok yang sengaja membeli dalam jumlah besar dengan harga tidak wajar, yang tentunya merugikan masyarakat,” ujar Bahlil.
Sebagai langkah tegas, pemerintah menerbitkan regulasi yang menghapuskan pengecer LPG 3 kg dan mengalihkan mereka menjadi pangkalan.
“Kami ingin mengontrol harga dengan lebih baik. Jika harga di pangkalan masih dimainkan, izin bisa dicabut,” tegas Bahlil.
Hal itudilakukan agar pengecer LPG 3 kg terhapuskan dan bisa lebih mengontrol harga tetap terjaga sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menambahkan bahwa pengecer yang bertransformasi menjadi pangkalan akan mendapatkan nomor induk usaha dan dapat memutus mata rantai distribusi yang tidak tepat.
“Langkah ini akan menghindari oversupply dan penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg,” kata Yuliot.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali sistem distribusi energi bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Pemerintah berharap dengan adanya regulasi ini, distribusi LPG 3 kg dapat lebih transparan dan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Demikian informasi seputar kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Biserje.Com.