Subsidi BBM yang dilakukan pemerintah melalui APBN mencapai Rp502 miliar. Meski sangat besar menurut anggota DPR RI APBN masih mampu menopang beban subsidi tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai APBN masih memberikann subsidi BBM kepada masyarakat meski harga minyak dunia sedang tinggi.
“Saat ini penerimaan negara masih cukup memadai untuk memberikan penguatan terhadap subsidi karena pertama ada SKB dengan BI sebesar Rp224 triliun untuk APBN 2022 dan kemudian ada windfall penerimaan dari PNBP dan penerimaan pajak karena kenaikan harga komoditas dan kinerja ekspor kita yang sangat bagus,” ungkapnya.
Misbakhun menambahkan bahwa penerimaan negara dari PNBP serta pajak komoditas masih mampu menopang kinerja penerimaan negara.
Selain itu, penerimaan negara tersebut juga masih mampu menutup defisit dan kinerja belanja pemerintah untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal pemerintah.
“Baik itu untuk membiayai infrastruktur, membiayai belanja rutin dan belanja modal serta lainnya,” tambah Misbakhun.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad. Menurutnya, APBN didesain untuk menjadi shock absorber. Artinya digunakan untuk mengendlikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan.
Beban subsidi terhadap APBN bukan menjadi suatu masalah selagi digunakan untuk sektor prioritas.
“Seharusnya tidak ada masalah jika APBN digunakan tepat kebijakan sesuai prioritas. Tidak diganggu-ganggu dengan pengeluaran lain yang datangnya tiba-tiba. Apalagi di kuartal I kemarin APBN kita mengalami surplus,” katanya.
“Semestinya APBN kita masih cukup kuat menopang subsidi BBM hingga akhir tahun,” tambah Kamrussamad.
Terpisah, Misbakhun menilai pemberian subsidi memiliki dampak positif, salah satunya mampu mengendalikan inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan kenaikan inflasi berada sekitar 4 persen. Meski tergolong besar, namun angka tersebut masih terkendali.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan subsidi BBM melalui APBN sangat besar, yakni mencapai Rp502 triliun. Jokowi menilai tidak ada negara mana pun yang kuat memberikan subsidi sebesar itu.
“Perlu kita ingat subsidi BBM sudah terlalu besar dari Rp170 triliun sekarang sudah Rp502 triliun. Negara manapun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu,” ungkap Jokowi.
