Impor kereta bekas menjadi perdebatan di Indonesia karena ada banyak pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda. Hal ini membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, harus terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Luhut menyadari bahwa kebijakan impor untuk kereta bekas harus mempertimbangkan kepentingan industri otomotif nasional dan lingkungan.
Salah satu alasan mengapa Kemenperin menolak impor untuk kereta bekas adalah karena berpotensi merusak industri otomotif nasional. Meskipun para pengusaha yang mengimpor untuk kereta bekas mengklaim bahwa larangan impor tersebut melanggar aturan perdagangan bebas dan dapat mempengaruhi harga mobil baru. Namun, Kemenhub berbicara terkait impor kereta bekas dan memperbolehkannya asalkan kendaraan tersebut memenuhi standar keselamatan dan emisi yang ditetapkan.
Luhut menyarankan bahwa solusi terbaik untuk masalah impor untuk kereta bekas adalah dengan memperbaiki regulasi dan mengawasi pengimporan kendaraan bekas agar tidak merusak lingkungan dan industri otomotif nasional. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan dampak impor kereta bekas terhadap lingkungan dan industri otomotif nasional sebelum mengambil keputusan.
Industri otomotif nasional memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan kepentingan dan keberlangsungan industri otomotif nasional dalam menangani masalah impor kereta bekas. Luhut menekankan bahwa pemerintah harus menemukan solusi yang tepat dan seimbang untuk menyelesaikan masalah impor untuk kereta bekas agar tidak merugikan semua pihak.
Dengan demikian, perdebatan mengenai impor kereta bekas harus diselesaikan dengan baik agar tidak berdampak negatif pada industri otomotif nasional dan lingkungan. Pemerintah harus memperhatikan dampak positif dan negatif dari impor kendaraan bekas dan membuat kebijakan yang terbaik untuk masyarakat dan industri otomotif nasional.
