Sandiaga agaknya memiliki perbedaan pendapat terkait penggunaan cantrang bagi para nelayan.
Persaingan usaha di bidang kelautan agaknya semakin ketat, terlebih bagi para nelayan. Hal tersebut beberapa kali disorot oleh berbagai media nasional tentang keadaan nelayan dan hasil sumber daya kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memang telah memberlakukan berbagai kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Meskipun Susi Pujiastuti dinilai oleh sebagian besar masyarakat menjadi salah satu menteri yang berhasil di era Jokowi, namun bukan berarti Susi tidak lepas dari berbagai kritik. Salah satu kebijakan yang mendapat kritikan adalah terkait kebijakan cantrang.
Sebagai pebisnis sekaligus mantan Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengomentari kebijakan cantrang yang dikeluarkan Menteri Kelautan.
Dikutip dari www.Tirto.id, Sandi justru mengeluarkan pendapat yang berlawanan dengan kebijakan Susi terkait penggunaan cantrang. Sandi menganggap, alasan lingkungan jangan sampai membatasi kerja nelayan untuk mencari ikan. Hal tersebut ia sampaikan saat momen kampanye di Kecamatan Bronding, Lamongan, Jawa Timur. Sandi juga menganggap bahwa pelarangan cantrang yang selama ini diterapkan oleh Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dinilai merugikan nelayan kecil.
Pelarangan cantrang sendiri memang mulai ditegaskan awal kali Susi Pujiastuti menjabat. Susi meresahkan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan. Ia menilai bahwa penggunaan cantrang akan menimbulkan konflik antar nelayan sekaligus merusak ekosistem laut. Hal tersebut senada dengan apa yang pernah dikatakan Susi Pujiastuti terkait cantrang pada April 2017 silam. Dikutip dari detik.com, Susi Pujiastuti mengatakan, “Kalau ditangkap terus, ikannya habis, ya masa depan bangsa cuma slogan. Cantrang ini yang (bisa) menimbulkan konflik horizontal antarnelayan seperti zaman dulu. Makanya ada PP No 39/1980 yang melarang trawl beroperasi karena banyak kapal trawl dibakari masyarakat.”
Baik Susi Pujiastuti dan Sandiaga Uno, keduanya merepresentasikan dua latar belakang yang berbeda, terutama dari segi pekerjaan. Jika Susi Pujiastuti berbicara sebagai Kementrian Kelautan dan Perikanan, berbeda dengan Sandi. Sandi berbiacara sebagai seoang pengusaha sekaligus politisi. Keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terkait pelarangan cantrang.
Baik pernyataan Sandiaga dan kebijak salah satu menteri di kabinet Jokowi, Susi Pujiastuti, keduanya juga sama-sama disoroti oleh berbagai pihak. Salah satunya yang menanggapi perbedaan tersebut adalah Ketua Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata. Dikutip dari Tirto.id, Hadiwinata justru menampik pernyataan Sandi tentang kesulitan yang dialami nelayan karena adanya pelarangan cantrang.
“Ini kemunduran karena teman-teman nelayan sudah lama sepakat untuk mengganti alat-alatnya. Waktu dikeluarkan peraturan melarang itu, kami sudah sepakat dan mendukung,” kata Marthin seperti yang dikutip di Tirto.id.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Susi Pujiastuti tentang perbedaan pendapat Sandiaga Uno terkait Cantrang lagi.
