/Moeldoko Menerima Aduan Korban Aktivis Hilang 98

Moeldoko Menerima Aduan Korban Aktivis Hilang 98

Keluarga korban aktivis hilang 98 mengadu kepada Moeldoko untuk membantu memperjelas status saudara dan anak mereka yang hilang.

Jenderal (Purn) sekaligus KSP Moeldoko agaknya menjadi tempat mengadu para keluarga korban hilang aktivis 98. Hal tersebut terbukti dengan adanya kunjungan Perwakilan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKOHI di Binagraha, Jakarta, pada 13 Maret lalu. Para keluarga korban mengadu kepada Kepala Staff Kepresidenan untuk membantu memperjelas status hilangnya anak atau keluarga mereka yang hilang.

Moeldoko KSP juga diminta untuk membantu hal lain yang terkait dengan para aktivis 98 yang hilang.

Selama ini para aktivis yang hilang masih belum jelas statusnya, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Untuk itu, IKOHI silaturahmi sekaligus meminta bantuan kepada Moeldoko untuk mengusahakan hal tersebut. “Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR,” kata Mugiyanto, dari IKOHI yang dikutip dari ksp.go.id.

Para keluarga sangat berharap agar di era pemerintahan Jokowi yang masih berjalan untuk segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang. IKOHI juga meminta kompensasi yang berupa bantuan kepada keluarga aktivis yang hilang di masa 98. Beberapa bantuan seperti bantuan beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan sangat diharapkan. IKOHI juga meminta pemerintah agar mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. Hal tersebut untuk mencegah penghilangan aktivis secara paksa tidak terulang lagi di masa depan.

Keluarga aktivis hilang 98. ( mugiyanto.blogspot.com )

Mugiyanto, selaku perwakilan IKOHI, berharap penuh kepada Jokowi. “Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu!”

Tidak hanya menyampaikan aduannya, IKOHI juga memberikan dukungan politiknya kepada Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam pemilihan capres 2019 kali ini. Hal tersebut telah disepakati bersama dalam Kongres I IKOHI yang telah diadakan pada bulan Oktober 2002 silam. Dari kongres tersebut IKOHI mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM.

Sebagai Mantan Jendral, Kepala Staf Kepresidenan, sekaligus tim pemenangan Jokowi, Moeldoko ikhlas menerima aduan IKOHI. Beliau bahkan sangat memahami isi hati keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka secara misterius. Moeldoko juga memuji langkah IKOHI yang terus berjuang atas nasib keluarga mereka. Pengungkapan ini penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa republik ini.

“Pasti nanti akan saya sampaikan kepada beliau,” kata Moeldoko.