Dalam upaya memperkuat perekonomian daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen memberikan kemudahan izin investasi, izin usaha, serta sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini ditegaskan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam audiensi bersama Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (2/7/2024).
Jawa Timur kini dikenal sebagai provinsi dengan capaian investasi yang mengesankan. Pada triwulan pertama tahun 2024, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jatim mencapai Rp36,2 triliun, meningkat 20,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pj. Gubernur Adhy Karyono menyebut bahwa capaian ini tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target nasional.
“Di Jatim, investasi kita tahun 2023 mencapai Rp145,1 triliun, melampaui capaian nasional. Investasi yang ada ini tentu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Peningkatan investasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan izin investasi, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Selain keberhasilan dalam investasi, Pj. Gubernur Adhy juga menyoroti stabilitas ekonomi Jawa Timur yang mampu bertahan di tengah tantangan seperti krisis el-nino dan fluktuasi harga bahan pangan.
“Operasi pasar terus kita lakukan selama lebaran. Kami menjaga daya beli masyarakat dengan mengontrol harga bahan pokok seperti beras, minyak, dan telur sehingga tidak mengalami kenaikan signifikan. Alhamdulillah, kita berhasil mengendalikan inflasi,” katanya.
Kemudahan izin investasi dan usaha juga menjadi fokus utama Pemprov Jawa Timur. Melalui program misi dagang, pemerintah mempertemukan pelaku usaha untuk bertransaksi dan menjalin kemitraan. “Misi dagang kita terus lakukan, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Baru-baru ini kita lakukan di Bali dengan partisipasi 176 pengusaha. Ini bagian dari dukungan kami bagi para pelaku usaha,” jelas Adhy.
Lebih lanjut, pemerintah provinsi juga berkomitmen membantu UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. “Sertifikasi halal bagi UMKM yang semula diwajibkan mulai Oktober 2024, kini ditunda hingga Oktober 2026 oleh Kemenkop UKM. Namun, kami mengajak para pelaku UMKM untuk memulai proses sertifikasi sedini mungkin,” tambahnya.
Ketua Forkas dari Asosiasi Real Estate Indonesia (REI), Muhammad Turino Junaedy, memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah. “Kami berterima kasih sekali kepada Pak Gubernur. Dengan adanya kegiatan misi dagang, bisnis kami semakin berkembang. Banyak anggota kami bahkan kewalahan karena banyaknya orderan dari provinsi lain,” ucapnya.
Dengan komitmen kuat dari Pemprov Jawa Timur dalam mempermudah izin investasi dan mendukung UMKM, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Demikian informasi seputar kebijakan baru izin investasi di Jawa Timur. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Biserje.Com.
