Ibu kota Indonesia direncanakan akan dipindahkan, namun perpindahan belum menemui final. Simak artikel selengkapnya.
Terkait wacana Presiden Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota, Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang 4 kepala daerah. Kepala daerah yang diundang mewakili dan mempresentasikan terkait wilayah mereka masing-masing. Dari keempat wilayah tersebut akan dilihat mana daerah yang cocok untuk dijadikan rujukan ibu kota baru. Isu ibu kota pindah memang telah beredar sejak lama. Namun baru kali beberapa langkah diambil pemerintah dengan serius.
Presentasi 4 kepala daerah terkait wacana ibu kota pindah digelar dalam suatu diskusi media di Gedung Bina Graha, Jakarta, 6 Mei 2019.
Adapun keempat kepala daerah yang diundang oleh KSP dalam diskusi di Gedung Bina Graha adalah Andi Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat), Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan), Sugianto Sabran (Gubernur Kalimantan Tengah), dan Pejabat Bappeda Kaltim, Yusliando, yang mewakili Gubernur Kaltim.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, memamparkan kriteria ideal yang menjadi landasan dalam pemilihan ibu kota baru. Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota menjadi salah satu bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota, namun Jakarta tetap menjadi pusat kota bisnis dan keuangan.
Beberapa kriteria wilayah di mana ibu kota akan dipindah juga disebutkan, seperti lokasi ibukota baru harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, tidak memiliki risiko potensi konflik sosial, serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Bambang juga menegaskan bahwa lokasinya harus memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.
“Ibu kota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibu kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujarnya. Skenario yang telah disusun tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu usaha untuk mengembangkan wilayah baru di Indonesia. Sehingga pengembangan tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas.
Di kesempatan lain, Moeldoko juga mengomentari terkait pertemuan yang diadakan oleh Kantor Kepresidenan. Moledoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas. “Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko seperti yang dikutip dari ksp.go.id.
Dalam pertemuan dan diskusi tersebut, empat Kepala Daerah yang wilayahnya menjadi rujukan Bappenas untuk menjadi ibu kota baru menyatakan dukungan dan kesiapannya dalam proses perpindahannya. Masing-masing kepala daerah juga mengemukakan keunggulan daerah masing-masing dalam perpidahan ibu kota. Seperti Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar yang menyatakan bahwa Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
[artikel number=3 tag=”moeldoko, Jakarta, jokowidodo”]
Begitu juga dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang mengatakan, “Kami membayangkan, seandainya ibu kotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” katanya.
Sugianto Sabran selaku Gubernur Kalteng juga menyatakan kesiapannya. “Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibu kotanya ada di Kalimantan Tengah,” katanya. Demikian pula dengan perwakilan dari Kaltim yang siap menonjolkan sisi kemaritimannya. Beberapa perwakilan kepala daerah menyatakan siap mendukung dan siap membantu segala keputusan Presiden Jokowir terkait wacana ibu kota pindah.
